Minta MK Konsisten Dengan Putusan Sebelumnya, PAN Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup

JAKARTA – Guspardi Gaus, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI lainnya, menegaskan partainya menganut sistem proporsional terbuka dalam menyeleksi calon anggota legislatif.

Gaspardi mengatakan, sistem waralaba proporsional terbuka harus mendapat kajian yang solid di Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Mahkamah Konstitusi 23 Desember 2008 menolak uji materi yang diajukan.

Saat itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sistem pemilihan legislator berdasarkan sistem proporsional tertutup melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi.

Gaspardi kepada wartawan, Minggu (1 Januari 2023).

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih simbol partai dan tidak memilih individu anggota partai yang mewakili daerah pemilihannya.

Partai politik menjadi sangat kuat dalam menentukan calon yang akan dipilih menjadi anggota legislatif.

Juga, dia tidak akan mempromosikan partai dan secara pasif mempromosikan kandidat, ini akan mengarah pada nepotisme.

“Sistem pemilu harus mampu menciptakan kondisi persaingan yang sehat dan demokratis antar caleg (berdasarkan suara terbanyak), karena siapapun berpeluang untuk menang.

Karena itu Gaspardi meminta agar MK bersikap tegas dan sejalan dengan putusan mantan hakim MK (2008).

Ini penting untuk menjaga otoritas publik dan kepercayaan pada peradilan kita.

“Proportionalitas terbuka adalah sistem yang ideal, sedang diuji dan harus dilanjutkan. Kembali ke proporsionalitas tertutup akan menghilangkan hak pilih rakyat di Parlemen dan mengeluarkan mereka dari semangat reformasi, ” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *