Berikut Pro Dan Kontra, Alasan Pemerintah Larang Pedagang Jual Rokok Batangan

JAKARTA – Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melarang penjualan tembakau bergetah.

Larangan itu akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang akan disusun pada 2023.

Akibatnya, masyarakat hanya bisa membeli rokok per bungkus. Dalam salinan Perpres Nomor 25 Tahun 2022 yang dipublikasikan di situs resmi Sekretariat Kabinet, diketahui aturan tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di kemudian hari.

Perpres No. 25 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Bahan Yang Mengandung Zat Narkotika Sebagai Produk Tembakau Bagi Kesehatan”, demikian pejabat Kabinet menyatakan di website . Sekretariat, Selasa (27/12).

Keppres itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2022. Penjualan rokok batangan tidak hanya dilarang, tetapi rokok elektrik juga dilarang berdasarkan aturan terbaru.

Aturan ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat, khususnya konsumen alias perokok aktif.

Toni (42) asal Siputat, Tangerang Selatan, mengeluhkan adanya pembahasan penegakan aturan tersebut.

Menurut dia, pelarangan pembelian rokok dalam bentuk batangan akan mengakibatkan biaya sehari-hari menjadi lebih tinggi. Padahal, ia adalah buruh informal atau buruh harian dengan upah yang tidak pasti.

Selain itu, ia juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti diketahui, rata-rata penghasilan Toni berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per hari.

Katanya “Saya perokok aktif. Jika nanti saya tidak bisa membeli Ketengan, berarti saya harus membeli sebungkus (tentu saja harganya mahal, dan pengeluaran saya bertambah). Saya hanya butuh satu hari. ” Ada gaji, tapi kecil” .

“Aturan (larangan pembelian rokok batangan) enggak usah ada dulu lah kalau sekarang ini,” ujarnya.

 Edho (29), seorang perokok aktif, mengungkapkan keluhan yang sama. Menurutnya, pelarangan pembelian rokok batangan akan merugikan perokok aktif yang tidak mampu secara finansial.

Selain itu, pemerintah telah resmi memperpanjang bea masuk rokok tembakau dan rokok elektrik (vape) selama dua tahun ke depan, dari Januari 2023 hingga 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak tembakau akan dinaikkan 10 persen dan rokok elektrik 15 persen.

Kenaikan pajak penjualan rokok akan mempengaruhi harga eceran rokok mulai Januari 2023.

“Kasihan orang yang tidak punya banyak uang. Ditambah lagi, harga per bungkus rokok naik lagi. Makin lama makin mahal,” kata Edho.

Tak hanya pendapat kontra, Aziz (30) bahkan mendukung aturan larangan membeli batang tembakau.

Alasannya, kata dia, untuk mengurangi jumlah perokok remaja di bawah usia 17 tahun.

Menurut Aziz, membeli rokok secara bebas justru akan meningkatkan minat anak-anak untuk merokok.

“Kalau saya setuju dengan adanya aturan tersebut. Biar bocah kecil enggak pada ngerokok. Kalau beli per batang kan mereka (anak-anak) jadi mampu beli,” papar Aziz.

“Nah nanti kan kalau beli per bungkus, anak-anak jadi susah beli, soalnya mahal,” pungkasnya.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mengomentari rencana pelarangan penjualan rokok eceran. Menurutnya, kebijakan tersebut patut diacungi jempol karena dinilai mampu mengendalikan penyebaran rokok, terutama di kalangan anak muda dan rumah tangga miskin.

“Larangan penjualan tembakau secara liberal merupakan kebijakan yang patut diapresiasi, karena merupakan salah satu upaya pengendalian yang efektif untuk menekan angka perokok di Indonesia, khususnya di kalangan keluarga miskin, anak-anak dan remaja,” kata Tulus.

Dikatakan Tulus, larangan penjualan ketengan juga efektif untuk efektivitas kenaikan cukai rokok. Sebab kata dia, saat ini kenaikan cukai dinilai tidak efektif untuk menurunkan prevalensi dan konsumsi rokok.

“Rokok masih dijual dalam kemasan, jadi dijual seperti permen, jadi lebih murah,” ujarnya.

Tulus menambahkan, larangan penjualan rokok ketengan juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengenaan Pajak.

“Undang-undang pajak konsumsi menetapkan bahwa peredarannya dibatasi karena produknya bersifat adiktif dan berdampak negatif bagi pengguna dan lingkungan,” katanya.

Namun, Tulus menegaskan, pemerintah harus menerapkan kebijakan tersebut dengan bijak agar tidak menjadi larangan belaka.

Perlu dicermati seperti apa praktik di lapangan dan apa sanksi bagi yang melanggarnya. “Jangan sampai larangan penjualan Ketengan menjadi macan ompong,” katanya.

Kepala Bidang Kesehatan Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Subang, Jawa Barat, mengatakan larangan penjualan rokok batangan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

“Ya, ini untuk menjaga kesehatan seluruh rakyat kita,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, negara lain juga sudah melarang total penjualan rokok.

Namun, di Indonesia, larangan baru penjualan rokok batangan mulai berlaku.

Kata Jokowi, “Di beberapa negara justru sudah dilarang tidak boleh, kita kan masih tapi untuk yang batangan tidak (boleh dijual.”

Siti Nadia Tarmizi, Kepala Kantor Penghubung dan Layanan Publik Kementerian Kesehatan, mengatakan larangan calo menjual rokok bertujuan untuk menahan laju peningkatan perokok remaja.

“Semua ini mendorong upaya merokok di kalangan anak usia 10-18 tahun,” kata Nadia.

Nadia mengatakan, angka merokok di kalangan remaja usia 10 hingga 18 tahun terus meningkat.

Saat ini naik 9% dan diproyeksikan naik lagi sebesar 15% pada tahun 2024. Remaja berusia antara 10 dan 18 tahun membeli banyak rokok Keatingan.

Seperti yang dijelaskan Nadya, hingga 71% remaja membeli rokok Ketengan. Bahkan saat membeli, kebanyakan masyarakat tidak menolak untuk membeli rokok ketengan.

“78% penjualan rokok terjadi di sekitar sekolah, itu sudah termasuk nilai ketangan,” kata Nadia.

Nadia mengatakan, ada beberapa sektor yang terlibat dalam upaya penertiban produk tembakau.

PP yang direvisi nanti akan mencakup larangan penjualan rokok batangan. pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau di media teknologi informasi dilarang. dan penegakan.

Mengawasi iklan, promosi dan sponsorship produk tembakau di media penyiaran, internal dan eksternal dan alat teknologi informasi. penyediaan rokok elektrik; Meningkatkan proporsi gambar dan teks peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

“Termasuk kebijakan fiskal terkait kenaikan harga rokok,” jelas Nadia.

Nadia mengatakan, proporsi kemasan rokok bergambar dan teks peringatan tentang kesehatan kini mencapai 40%. Sedangkan di luar zona alarm mencapai 80%.

Nadia mengatakan, “Di negara lain 80 persen. Harapan kami (iklan tembakau tidak ditayangkan di TV).”

Benny Wahyudi, Ketua Gabungan Produsen Tembakau Putih Indonesia (Gabrindo), menolak rencana pelarangan penjualan rokok ketengan.

Benny mengatakan, jika tujuan Perpres Nomor 25 Tahun 2022 adalah untuk mencegah rokok bagi anak di bawah umur, penjualan rokok tidak perlu dilarang.

“Saya kira tidak akan efektif karena banyak anak yang berani melangkah bergabung untuk membeli sebungkus rokok,” jelasnya.

Selain itu, larangan penjualan rokok juga tampaknya terkesan memaksa orang dewasa. Karena banyak dari masyarakat hanya membeli rokok per batang.

“Itu akan memaksa ‘orang dewasa’ yang merokok untuk membeli sebungkus rokok setelah makan atau setelah ke kamar mandi. Mereka biasanya hanya menggunakan 2-3 batang rokok sehari,” katanya.”

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *